Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyinggung rencana pemerintah melanjutkan program kartu pra kerja setidaknya hingga 2022 untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tengah persaingan global pascapandemi COVID-19.
“Insya Allah tahun 2022 kita juga bisa menganggarkan untuk program ini, karena angkatan kerja kita bertambah setiap tahun dan tuntutan pekerjaan pasca-epidemi menuntut SDM yang lebih baik dan keterampilan yang lebih banyak,” kata Wapres Amin dalam dialog ekonomi online yang dikutip di Jakarta, Jumat.
Kartu Prakerja merupakan bentuk bantuan pemerintah kepada masyarakat agar mampu bertransformasi dengan penanaman berbagai perubahan di dunia kerja, tegasnya.
“Ini karena mereka tidak mungkin atau tidak pasti melakukan transformasi sendiri. Pemerintah menawarkan bantuan dengan terus melakukan program pelatihan melalui program kartu pra kerja ini,” kata Wapres.
Amin menjelaskan, pemerintah terus berupaya membenahi sistem kerja program kartu pra kerja yang dihentikan atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pada tahun 2020, kartu pra kerja dianggarkan senilai Rp20 triliun untuk 5,48 juta orang. Pada tahun 2021 yang semula dianggarkan hanya Rp10 triliun kemudian dinaikkan menjadi Rp20 triliun. Itu memang dihentikan atas rekomendasi KPK, namun Kemudian dilakukan perbaikan,” ujarnya.
Program kartu pra kerja merupakan skema bantuan pelatihan yang disertai dengan pemberian insentif kepada masyarakat.
Bantuan dan insentif tersebut ditujukan bagi warga negara, berusia minimal 18 tahun, dan merupakan pencari kerja, lulusan baru, korban pemutusan hubungan kerja, dan pengusaha, untuk selengkapnya di Bacadenk.
Setiap peserta akan mendapatkan bantuan senilai Rp3.550.000, dengan Rp1.000.000 untuk pelatihan, insentif bulanan pasca pelatihan sebesar Rp600.000 selama empat bulan, dan Rp150.000 sebagai insentif survei.
Saat ini, manajemen yang terlibat dalam pelaksanaan program kartu pra kerja akan mulai menerima peserta angkatan 13, dengan kuota 600.000 orang.